SEJARAH

SEJARAH IRIAN BARAT MASUK KE INDONESIA

Pembelian TU-16 AURI didasari atas keputusan akan kebutuhan pesawat pembom jarak jauh, untuk mendukung operasi pembebasan Irian Barat yang digagas oleh Bung Karno. Operasi Jayawijaya, sebuah operasi militer penyerangan terbesar secara simultan yang melibatkan 3 unsur matra TNI, Darat penerjunan pasukan Kostrad dan Kopassus di bantu Paskhas, Laut operasi pendaratan Marinir, Udara pengerahan pesawat pembom dan tempur. wikimedia.com

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 1 Mei 1963, Irian Barat menjadi bagian Indonesia. UNTEA (United Nations Temporary Executive Administration) menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan catatan tahun 1969 harus diadakan pungutan suara pendapat rakyat.

Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 juga mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda termasuk wilayah barat pulau di Irian (Sekarang bernama Papua). Namun pihak Belanda masih menganggap wilayah tersebut salah satu provinsi Kerajaan Belanda.

Presiden Sukarno kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dan mengumumkan Tri Komando Rakyat, atau yang lebih dikenal dengan Trikora, sebagai perlawanan terhadap Belanda untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia pada Oktober 1962. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA, sebuah badan PBB untuk mengurus Irian sebagai pemerintahan sementara.

Tahun 1969 dilangsungkan Penentuan Pendapat Rakyat Irian Jaya (Pepera). Hasilnya, rakyat di Irian Barat tetap ingin bergabung dengan Republik Indonesia. Nama Irian Barat kemudian diganti dengan nama Irian Jaya.

Sejarah dunia lainnya yang terjadi pada 1 Mei:

1948
Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara) didirikan dengan Kim Il-sung sebagai pemimpinnya. Negara ini terletak di Asia Timur yang meliputi sebagian utara Semenanjung Korea. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Pyongyang.

1961
Fidel Castro memproklamasikan negara Kuba. Fidel Castro membentuk Kuba sebagai negara sosialis dengan sistem satu partai dan menghapuskan pemilihan umum.

2004
Polandia, Estonia, Latvia, Lituania, Republik Cek, Slowakia, Hungaria, Slovenia, Siprus, dan Malta bergabung dengan Uni Eropa. Uni Eropa, disingkat UE, adalah organisasi antar-pemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa.

1 Mei merupakan salah satu hari yang bersejarah di Tanah Papua yang tidak boleh dilupakan dan dihilangkan oleh masyarakat di Papua. Tepat pada tanggal 1 Mei 1963 merupakan peristiwa bersejarah bagi rakyat Papua dan bagi Indonesia pada umumnya. Peristiwa tersebut yaitu proses Kembalinya Irian Barat (Papua) ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diambil alih langsung oleh pemerintah Indonesia melalui prosedur yang sah dan demokratis serta diterima oleh hukum Internasional. Sejak oktober 1962, bendera PBB berkibar dan berdampingan dengan sang merah putih. Namun pada tanggal 1 Mei 1963 bendera PBB diturunkan dan sang merah putih tetap berkibar sampai saat ini di Papua. Hal itu berarti bahwa kembalinya Papua Barat/Irian Barat telah final dengan adanya resolusi PBB yang dicetuskan dalam perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962. Sesuai dengan perjanjian New York bahwa hak menentukan nasib sendiri penduduk Irian Barat telah dilaksanakan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli hingga bulan Agustus 1969 yang menyatakan bahwa penduduk Irian Barat tetap bagian yang tak terpisahkan dari bingkai NKRI. Hasil dari Pepera yang menunjukan semuanya memilih dan menentukan, bahwa Irian Barat tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan selanjutnya PBB dalam sidang Majelis Umumnya tanggal 19 November 1969 telah mengeluarkan resolusi PBB Nomor 2504 yang menegaskan pengakuan PBB atas kedaulatan NKRI, termasuk Irian Barat di dalamnya, maka Pepera tersebut merupakan keputusan yang sudah final dan sah menurut hukum internasional. Diharapkan kepada seluruh rakyat di Papua khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya jangan sekali-kali melupakan sejarah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena sejarah ini merupakan bukti secara de facto maupun de jure tentang kembalinya Papua kedalam Negara Kesatuan republik Indonesia.